Pemprov Malut Sepakati Ganti Untung Tanaman Suku Togutil, Pembangunan 40 Rumah Disiapkan
Titiksofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencapai titik temu dengan perwakilan masyarakat adat Suku Togutil atau Ohanga Manyawa terkait ganti untung tanaman produktif di lokasi pembangunan hunian dan pengembangan kawasan wisata budaya di Desa Tayawi, Kota Tidore Kepulauan.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan perwakilan masyarakat adat, Senin (16/11/2026). Salah satu poin penting dalam pembahasan itu adalah kepastian kompensasi terhadap tanaman tumbuh milik warga yang berada di atas lahan seluas 4,78 hektare.
Memimpin rapat tersebut, Asisten III Setda Provinsi Maluku Utara, Sukur Lila, menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan mekanisme ganti untung untuk tanaman milik masyarakat, bukan untuk kepemilikan tanah karena lokasi pembangunan berada di kawasan hutan negara.
“Ganti rugi lahan negara hanya diberikan untuk tanaman tumbuh milik warga, bukan untuk kepemilikan tanahnya,” jelas Sukur di hadapan perwakilan masyarakat adat.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, mengungkapkan bahwa pengerjaan fisik hunian yang semula direncanakan mulai 1 Agustus 2026 mengalami keterlambatan sekitar satu bulan akibat kendala penyelesaian ganti rugi tanaman masyarakat.
“Rencana awal kita sudah mulai 1 Agustus 2026, tetapi kita terlambat sekitar satu bulan karena terkait dengan kendala proses ganti rugi,” ujar Zen.
Ia menambahkan, Dinas Sosial terus melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tidore Kepulauan untuk memastikan seluruh persiapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Berdasarkan pembahasan dalam rapat, pembangunan hunian bagi masyarakat Ohanga Manyawa mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Sosial sebesar Rp2 miliar. Dari anggaran tersebut, dialokasikan Rp225 juta untuk pembangunan 40 unit rumah di Desa Tayawi.
Menariknya, pembangunan hunian tersebut dirancang dengan tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat Suku Togutil. Rumah akan dibangun berbentuk panggung dengan atap rumbia, sementara dinding dan lantainya menggunakan bahan papan kayu.
Desain hunian tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat saat peninjauan langsung ke Tayawi atas instruksi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Perwakilan Suku Togutil, Om Son, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas perhatian serta kesediaan pemerintah memberikan ganti untung terhadap tanaman masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap hak masyarakat yang selama ini mengelola tanaman di kawasan pembangunan. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat adat.
Menutup rapat, Sukur Lila kembali menegaskan bahwa kompensasi hanya diberikan terhadap tanaman produktif atau tanaman tumbuh milik masyarakat di dalam kawasan hutan, bukan terhadap kepemilikan lahannya.
Pembayaran kompensasi direncanakan pada 2027 untuk tanaman produktif seperti kelapa, cengkeh, dan pala. Mekanismenya mengacu pada ketentuan pemerintah melalui Keputusan Wali Kota Nomor 2.7 Tahun 2023.
“Pembayaran kompensasi akan diberikan pada tahun 2027 untuk tanaman produktif milik masyarakat seperti kelapa, cengkeh, dan pala, sesuai mekanisme resmi dari pemerintah,” tutup Sukur.
Pemprov Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe terus mendorong pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat adat, termasuk penyediaan hunian layak tanpa mengabaikan identitas dan tradisi lokal.
Melalui pembangunan hunian berbasis kearifan lokal dan penyelesaian kompensasi tanaman, pemerintah berharap masyarakat Ohanga Manyawa memperoleh manfaat pembangunan sekaligus tetap dapat mempertahankan warisan budaya yang menjadi bagian dari kekayaan Maluku Utara.





Tinggalkan Balasan