Sherly Tekankan Hasil Tambang Harus Berdampak pada Pembangunan Daerah
Titiksofifi – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meminta Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) ikut mengawal dan memperjuangkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan bagi daerah.
Langkah ini dinilai penting agar pesatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur.
Permintaan tersebut disampaikan Sherly saat menghadiri pembukaan Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXV PERHAPI di Gamalam Ballroom Bela Hotel, Selasa (17/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Sherly menyoroti ketimpangan antara tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai pembangunan.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara telah mencapai 34 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menembus Rp133 triliun. Namun, capaian ekonomi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan daerah.
Karena itu, ia berharap PERHAPI dapat mengambil peran strategis dalam mendorong optimalisasi DBH pertambangan sehingga kekayaan sumber daya alam Maluku Utara memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah.
“Bagaimana PERHAPI membantu kami mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini agar berbanding lurus dengan pertumbuhan APBD Maluku Utara melalui dana bagi hasil,” ujar Sherly di hadapan para praktisi dan akademisi pertambangan.
Menurutnya, peningkatan DBH menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena Maluku Utara masih menghadapi persoalan serius dalam pembangunan infrastruktur, terutama konektivitas antarwilayah.
Dari total sekitar 1.100 kilometer jalan provinsi, tingkat kemantapan jalan baru mencapai 46 persen. Dengan kondisi tersebut, sekitar 600 kilometer ruas jalan masih rusak atau belum memadai dan membutuhkan penanganan.
Selain jalan, pembangunan jembatan dan pelabuhan juga menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses wilayah serta memperlancar distribusi barang dan hasil produksi masyarakat.
Sherly menegaskan, konektivitas wilayah memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara bekerja sebagai petani dan 20 persen lainnya merupakan nelayan.
“Kalau wilayah sudah terkoneksi, petani dan nelayan bisa mengirim produknya dengan mudah. Biaya logistik turun, margin keuntungan mereka lebih banyak, dan pada akhirnya Nilai Tukar Petani serta Nelayan akan jauh lebih tinggi,” jelasnya.
Tidak hanya sektor pertambangan, Sherly juga menginginkan pertumbuhan industri ekstraktif mampu memberikan efek berganda bagi sektor ekonomi lainnya.
Komoditas unggulan seperti kelapa, cengkeh, pala hingga hasil perikanan harus mendapat dukungan infrastruktur dan investasi agar dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
Ia menegaskan, besarnya aktivitas pertambangan di Maluku Utara harus meninggalkan warisan pembangunan yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan industri tambang tidak hanya diukur dari besarnya produksi dan investasi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan daerah.
“Kalau ditanya nanti 10 tahun lagi, apa yang dihasilkan dari hilirisasi tambang di Maluku Utara? Yang dihasilkan adalah eksplorasi ini menghasilkan pajak. Pajak itu namanya dana bagi hasil, dan dana bagi hasil itu dipakai untuk membangun jalan dan jembatan,” pungkas Sherly.





Tinggalkan Balasan