Jelang Nataru, Pemprov Malut Siapkan Langkah Antisipasi Lonjakan Harga Pangan
Titiksofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kenaikan harga dan gangguan pasokan bahan pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), penguatan distribusi, hingga peningkatan produksi pangan lokal menjadi fokus pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh OPD terkait dalam mengantisipasi gejolak harga, terutama komoditas pangan yang rentan mengalami kenaikan akibat perubahan cuaca dan terganggunya distribusi.
Hal tersebut disampaikan Sarbin dalam Kie Raha Economic Forum (KREF) November 2026 di Ternate, Rabu (18/11/2026).
“Kemarin saya juga sudah melakukan koordinasi maksimal dengan teman-teman OPD,” kata Sarbin.
Ia meminta OPD terkait tidak hanya memastikan ketersediaan stok pangan, tetapi juga memperkuat fasilitas distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Dengan begitu, hasil produksi masyarakat, termasuk kelompok petani kecil, dapat terserap pasar dan ikut menopang kebutuhan pangan daerah.
Sementara itu, Deputi Direktur sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengungkapkan bahwa tekanan inflasi di Maluku Utara masih perlu mendapat perhatian serius.
Berdasarkan data Oktober 2026, inflasi Maluku Utara tercatat mencapai 6,18 persen secara tahunan (year-on-year), sedangkan inflasi kumulatif mencapai 4,93 persen.
Tekanan harga terutama dipicu komoditas hortikultura, seperti tomat, cabai merah, cabai rawit, dan ketimun. Komoditas tersebut menjadi perhatian karena pasokan dan harganya sangat dipengaruhi kondisi cuaca serta kelancaran distribusi.
Untuk menekan tekanan inflasi, Bank Indonesia bersama Pemprov Maluku Utara dan pemerintah kabupaten/kota terus mengintensifkan program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah yang sepanjang Oktober 2026 telah dilaksanakan sebanyak 57 kali.
Selain itu, penguatan pasokan dilakukan melalui kerja sama antardaerah dengan mendatangkan tujuh ton cabai dari Malang. Pasokan tersebut selanjutnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Ternate, Halmahera Barat, dan Halmahera Timur.
Di sisi lain, ketahanan pangan lokal juga diperkuat melalui program urban farming yang melibatkan Tim Penggerak PKK dan sejumlah pondok pesantren di Ternate dan Tidore. Program ini mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk menanam cabai dan berbagai jenis sayuran guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Handi menekankan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar atau mendatangkan pasokan dari luar daerah. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas produksi lokal dan memperluas diversifikasi sumber pangan agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.
Terlebih, menjelang Nataru permintaan sejumlah komoditas pangan berpotensi meningkat. Kondisi cuaca yang tidak menentu juga berisiko mengganggu produksi dan distribusi sehingga dapat memicu kenaikan harga.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Gerakan Pangan Murah, kerja sama antardaerah, serta peningkatan produksi lokal, Pemprov Maluku Utara bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota berupaya memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terkendali selama momentum Nataru.





Tinggalkan Balasan