Sherly Tegas: Pengusaha Lokal Jangan Cuma Jadi Penonton Pembangunan!
Titiksofifi – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengingatkan agar pengusaha lokal tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerah. Ia ingin pelaku usaha di Maluku Utara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dan menikmati manfaat dari belanja pemerintah.
“Saya senang melihat begitu banyak pengusaha lokal yang ingin terlibat dalam pembangunan Maluku Utara,” kata Sherly dalam sambutan melalui tayangan video pada kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027 di Hotel Bela, Ternate.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, yakni 19, 23, dan 24 November 2026, merupakan kolaborasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Sherly menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas dukungan dan pendampingan dalam memperbaiki tata kelola pengadaan di Maluku Utara.
Apresiasi juga disampaikan kepada Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi, BPKP, BPK, serta seluruh rekanan dan pelaku usaha lokal yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Menurut Sherly, salah satu tujuan utama Market Sounding adalah membuka akses seluas-luasnya bagi pengusaha lokal agar mampu mengambil bagian dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia tidak ingin peluang pembangunan yang begitu besar di Maluku Utara justru tidak dapat dimanfaatkan pengusaha daerah hanya karena keterbatasan informasi, legalitas, maupun pemahaman terhadap sistem pengadaan.
“Saya ingin Bapak dan Ibu memahami bagaimana mendaftar dan menawarkan produk atau jasa melalui katalog elektronik, apa saja persyaratannya, dan bagaimana mempersiapkan usaha agar mampu bersaing. Jangan sampai peluang pembangunan daerah kita begitu besar, tapi pengusaha lokal tidak bisa ikut karena kurang informasi atau belum memahami sistemnya,” tegas Sherly.
Ia menjelaskan, Market Sounding menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan kebutuhan pengadaan sekaligus mendengarkan masukan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Dengan demikian, pemerintah dan dunia usaha dapat bersama-sama mencari solusi agar proses pengadaan berlangsung lebih terbuka, efisien, dan kompetitif.
Bagi Sherly, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Setiap pelaku usaha harus memiliki akses informasi yang sama, sementara setiap rupiah anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.
Karena itu, ia berharap pendampingan LKPP tidak berhenti pada sosialisasi regulasi, tetapi dilanjutkan dengan membantu pelaku usaha memahami dan mengakses sistem pengadaan, dengan mempertimbangkan tantangan geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan.
Sherly juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersama Biro Pengadaan agar menginformasikan kebutuhan pengadaan tahun 2027 sejak dini.
Pengusaha yang masih mengalami kendala terkait perizinan, legalitas, kompetensi usaha, maupun penggunaan katalog elektronik harus mendapatkan pendampingan dan tindak lanjut hingga benar-benar siap berpartisipasi.
“Kepada para pelaku usaha, manfaatkan kesempatan ini. Siapkan legalitas, kompetensi, jaga kualitas, penuhi persyaratan, dan bersaing dengan cara yang sehat,” pesannya.
Ia menegaskan, keberhasilan pengadaan pemerintah tidak semata-mata diukur dari jumlah kontrak yang diperoleh atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Lebih penting adalah kualitas pembangunan, terbukanya kesempatan ekonomi, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Pada akhirnya, kita bukan hanya ingin membangun jalan, jembatan dan gedung. Kita juga ingin membangun kapasitas pengusaha lokal, membuka lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi Maluku Utara. Karena uang rakyat harus kembali dengan manfaat bagi rakyat Maluku Utara,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setyabudi Arijanta, menegaskan bahwa konsolidasi pengadaan yang nantinya diwajibkan melalui Peraturan Presiden tentang Badan Pengadaan Pemerintah (BPP) bukan bertujuan mematikan pengusaha lokal maupun usaha kecil.
Sebaliknya, kebijakan tersebut justru dirancang untuk membuka peluang lebih luas bagi pengusaha daerah agar dapat terlibat dalam proyek-proyek pemerintah.
Setyabudi menyebutkan, target efisiensi pengadaan nasional pada 2027 mencapai Rp400 triliun dari total belanja pengadaan sebesar Rp1.200 triliun. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah melalui konsolidasi pengadaan.
Meski demikian, kebijakan keberpihakan terhadap pengusaha lokal dan usaha kecil tetap dipertahankan. Ia menjelaskan, alokasi paket hingga Rp2,5 miliar diperuntukkan bagi pengusaha lokal bidang konstruksi, hingga Rp7,5 miliar untuk pengusaha tingkat provinsi, sedangkan paket di atas nilai tersebut dapat diikuti usaha kecil secara nasional sesuai ketentuan.
Ia juga menilai Maluku Utara menjadi daerah pertama yang melakukan terobosan Market Sounding untuk mempercepat persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi.
Menurutnya, Market Sounding merupakan tahapan penting untuk melakukan survei pasar sebelum proses pengadaan dilaksanakan. Melalui tahapan ini, pemerintah dapat memetakan ketersediaan material, penyedia jasa, hingga kebutuhan alat berat di daerah.
Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk membuka akses pengusaha lokal ke katalog elektronik sehingga mereka tidak harus terus-menerus mengikuti proses tender untuk mendapatkan pekerjaan.
Setyabudi turut menyoroti kondisi selama ini, ketika pengusaha daerah kerap hanya mendapatkan sisa pekerjaan, sementara proyek-proyek besar lebih banyak didominasi BUMN Karya. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan lebih adil dan kualitas pekerjaan konstruksi semakin meningkat.
Melalui konsolidasi dan Market Sounding, ia berharap belanja APBD benar-benar berputar di Maluku Utara. Dengan begitu, pengusaha lokal dapat menikmati manfaat pembangunan, kesempatan kerja semakin terbuka, kualitas infrastruktur meningkat, dan pertumbuhan ekonomi daerah semakin kuat.





Tinggalkan Balasan