Pemprov Malut Matangkan Renkon Banjir, Perkuat Kesiapsiagaan Lintas Sektor
Titiksofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai mematangkan langkah antisipasi ancaman banjir melalui Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Hidrometeorologi Basah Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Bela Hotel, Selasa (27/10/2026), ini menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, serta kapasitas penanganan darurat bencana di wilayah Maluku Utara.
Staf Ahli Gubernur Maluku Utara Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Burnawan, saat membuka kegiatan tersebut menegaskan, penanggulangan bencana yang efektif membutuhkan perencanaan matang, terukur, dan terintegrasi.
Menurutnya, dokumen Renkon tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, tetapi harus menjadi pedoman operasional yang dapat digunakan ketika bencana terjadi.
“Renkon merupakan cetak biru komitmen bersama, sebuah kesepakatan operasional lintas sektor yang menjadi rujukan utama ketika kondisi darurat bencana benar-benar terjadi,” ujarnya.
Ia menekankan sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen tersebut. Di antaranya, kejelasan pembagian peran dan tugas, pemetaan serta mobilisasi sumber daya, mekanisme komando dan informasi yang terintegrasi, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.
Burnawan berharap, dokumen yang disusun mampu memperkuat koordinasi antarlembaga sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terarah.
Sementara itu, Kepala BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, dalam laporannya menyampaikan bahwa workshop tersebut merupakan komitmen berkelanjutan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah.
Ia menjelaskan, secara geografis dan klimatologis, Maluku Utara memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi basah, khususnya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor akibat dinamika cuaca ekstrem serta intensitas hujan yang tinggi.
Karena itu, diperlukan perencanaan yang terukur dan terintegrasi untuk meminimalkan risiko, korban jiwa, serta kerugian material ketika bencana terjadi.
“Dokumen ini nantinya berfungsi sebagai acuan bersama antarinstansi dan sektor dalam pembagian peran, koordinasi alur komando, serta pemetaan sumber daya,” ungkap Fehby.
Ia berharap, melalui workshop tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat membangun kesepahaman dan memperkuat komitmen bersama dalam mengantisipasi serta merespons ancaman banjir di Provinsi Maluku Utara.
Workshop ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tingkat provinsi, BPBD kabupaten/kota, TNI/Polri, BMKG, Basarnas, akademisi dan perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan bencana, hingga media massa.
Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan dapat menghasilkan dokumen Renkon yang komprehensif dan aplikatif sebagai pedoman bersama dalam menghadapi potensi bencana banjir di Maluku Utara.





Tinggalkan Balasan