Wagub Malut Buka Asistensi Stunting Bersama Kemendagri, Halut dan Sula Jadi Fokus
Titiksofifi – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyoroti perlunya langkah konkret untuk mempercepat penurunan stunting, terutama di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula yang menjadi daerah fokus pembinaan.
Penegasan itu disampaikan Sarbin saat membuka kegiatan Asistensi dan Supervisi Peningkatan Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di ruang rapat lantai II Rumah Jabatan Wakil Gubernur, eks Crysant, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri tersebut menjadi forum evaluasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memperkuat efektivitas program penurunan stunting.
Dalam sambutannya, Sarbin menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Upaya tersebut harus terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan.
“Kegiatan ini merupakan ruang bersama untuk melakukan monitoring dan evaluasi, karena upaya penurunan stunting tidak dapat dilepaskan dari upaya pengentasan kemiskinan, perbaikan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan,” ujar Sarbin.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi dan kondisi sosial masyarakat di lapangan. Menurutnya, kebutuhan masyarakat yang masih terlihat dari antusiasme terhadap program pasar murah menjadi pengingat bahwa intervensi pemerintah harus benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Karena itu, Sarbin meminta agar data dan perencanaan program disusun secara akurat sehingga pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Harapan saya, forum ini dapat menghasilkan langkah perbaikan yang konkret. Mari kita jadikan hasil asistensi ini sebagai baseline untuk memperkuat pembinaan kepada kabupaten/kota, terutama Halmahera Utara dan Kepulauan Sula,” tegasnya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat SUPD III Kemendagri, Triadi Maharso, mengapresiasi Pemprov Maluku Utara yang telah memfasilitasi pelaksanaan asistensi dan supervisi tersebut.
Triadi menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memastikan data, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program penurunan stunting berjalan terpadu hingga tingkat kecamatan dan desa.
Ia mengungkapkan, capaian kinerja Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula masih berada dalam kategori sedang. Bahkan, pada aksi konvergensi ketiga, baru dua desa atau sekitar 0,73 persen yang menunjukkan kinerja baik.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur dan sesuai dengan persoalan masing-masing daerah.
Untuk Kabupaten Kepulauan Sula, fokus perbaikan diarahkan pada peningkatan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, perluasan cakupan pelayanan Ante Natal Care (ANC), serta penguatan pembinaan desa dalam pendataan kelompok sasaran.
Sementara di Kabupaten Halmahera Utara, perhatian diarahkan pada pemantauan tumbuh kembang anak, peningkatan cakupan imunisasi, perbaikan sanitasi, serta perluasan jumlah desa dengan kinerja konvergensi yang baik.
“Untuk Kepulauan Sula fokusnya pada peningkatan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah ibu hamil, perluasan ANC, dan pembinaan desa terhadap data sasaran. Sedangkan Halmahera Utara fokus pada pemantauan tumbuh kembang, peningkatan imunisasi, perbaikan sanitasi, dan perluasan desa berkinerja baik,” jelas Triadi.
Ia menegaskan, hasil asistensi harus segera diterjemahkan menjadi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang jelas agar setiap persoalan memiliki langkah penanganan, target, dan pihak yang bertanggung jawab.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, M. Sarmin Adam beserta jajaran, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, Poltekkes Kemenkes Ternate, serta perwakilan Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula secara langsung. Sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring.
Melalui asistensi dan supervisi ini, Pemprov Maluku Utara berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga intervensi penurunan stunting lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.





Tinggalkan Balasan