Klarifikasi Dugaan Pungutan KUR Nelayan, DKP Malut Tegaskan Tidak Ada Bukti

titiksofifi.com titiksofifi.com titiksofifi.com
Plt. Kepala DKP Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje.

Titiksofifi — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan klarifikasi terkait informasi dugaan pungutan terhadap nelayan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat

Plt Kepala DKP Maluku Utara, Kadri La Etje, menegaskan dugaan pungutan sekitar Rp2,5 juta yang disebut dilakukan oleh seorang petugas lapangan berinisial V terhadap nelayan penerima KUR tidak terbukti.

Penegasan itu disampaikan Kadri setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan konfrontasi langsung dengan pihak-pihak yang sebelumnya disebut dalam informasi tersebut.

“Setelah melakukan konfrontir terhadap pihak yang bersangkutan, ternyata informasi tersebut tidak benar. Yang menyatakan ada pungutan oleh oknum penyuluh berinisial V dengan nilai kisaran Rp2,5 juta, sesungguhnya hasil konfrontir kami kepada yang bersangkutan ternyata tidak benar,” kata Kadri, kepada wartawan dalam konferensi pers, Selasa (29/9/2026).

Menurut Kadri, dalam proses klarifikasi tersebut pihaknya juga tidak menemukan bukti visual maupun bukti lainnya yang dapat mendukung dugaan adanya pungutan.

“Yang bersangkutan tidak melakukan pungutan tersebut. Bukti visual tidak ada, bukti-bukti lainnya juga tidak ada. Sehingga kami tegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar,” tegasnya.

Selain membantah dugaan pungutan, Kadri juga meluruskan informasi mengenai status V yang sebelumnya disebut sebagai penyuluh perikanan.

Ia menegaskan, V bukan penyuluh perikanan yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Perlu saya luruskan, beliau adalah salah satu ASN yang bertugas di DKP Kabupaten Halmahera Barat,” jelas Kadri.

Kadri mengatakan, klarifikasi tersebut penting agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai posisi maupun tugas yang bersangkutan dalam pelaksanaan program DKP Provinsi Maluku Utara.

Meski bukan penyuluh perikanan Provinsi Maluku Utara, Kadri mengakui V selama ini turut membantu pelaksanaan program strategis DKP Maluku Utara, khususnya dalam pendampingan terhadap masyarakat nelayan di Halmahera Barat.

Menurut Kadri, keberhasilan pelaksanaan tahap awal program tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk penyuluh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI serta jajaran DKP kabupaten/kota.

“Kami merasa program kami di DKP yang menjadi program strategis daerah di bawah Gubernur Sherly dan Wakil Gubernur Sarbin sangat dibantu kesuksesan tahap pertama oleh penyuluh KKP RI dan DKP kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia menyebut pegawai DKP Halmahera Barat tersebut secara sukarela turut membantu DKP Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat nelayan.

“Yang bersangkutan telah sukarela membantu kami, DKP Provinsi,” pungkas Kadri.

Pemprov Maluku Utara melalui DKP memastikan pelaksanaan berbagai program bantuan bagi nelayan akan terus dikawal dan dievaluasi agar berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat penerima.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup