Rapat Evaluasi Rumpon, Kadis DKP Malut Tegaskan Semua Rumpon Wajib Berizin
Titiksofifi — Ribuan rumpon yang terpasang di perairan Maluku Utara menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dari sekitar 1.400 rumpon di bawah 12 mil laut, baru enam nelayan yang tercatat memiliki izin operasional resmi.
Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang digelar DKP Malut bersama Ditjen PSDKP KKP RI di Kantor PPN Bastiong, Rabu (16/9/2026).
Plt Kepala DKP Malut, Kadri La Etje, menegaskan seluruh pemilik rumpon wajib memenuhi ketentuan perizinan.
“Setiap pemilik rumpon harus tertib hukum dan aturan. Mereka diwajibkan memiliki izin rumpon,” tegas Kadri.
Pemprov Malut bersama DPMPTSP telah menyiapkan lima gerai layanan perizinan di Dufa-Dufa, PPN Bastiong, Tobelo, Morotai, dan Bacan untuk memudahkan nelayan mengurus dokumen perizinan, termasuk SIP dan KKPRL.
Selain persoalan legalitas, pemerintah juga menyoroti rumpon dan bagang yang berada di jalur pelayaran Pelni serta jalur kabel optik bawah laut.
Kadri meminta pemilik segera memindahkan alat tangkap yang berada di zona tersebut karena berpotensi membahayakan kapal dan merusak jaringan kabel optik bawah laut.
Sejak operasi penertiban dimulai pada 4 Agustus 2026, tim gabungan DKP Malut dan PSDKP telah menertibkan 14 rumpon di bawah 12 mil dan sekitar 12 rumpon di atas 12 mil.
Namun, penertiban belum dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah masih mengedepankan edukasi dan sosialisasi sebelum memperluas operasi pengawasan.
“Kami mengimbau nelayan agar secepatnya mengurus izin supaya bisa mengetahui zona mana saja yang dilarang,” ujar Kadri.
Ke depan, kata Kadri, Pemprov Malut juga memastikan bantuan rumpon kepada nelayan harus disertai dokumen izin resmi dan titik koordinat.
Sehingga, kata Kadis DKP, alat tangkap tidak ditempatkan di kawasan terlarang dan mengganggu keselamatan pelayaran maupun infrastruktur bawah laut.





Tinggalkan Balasan