DKP Malut Buka Gerai Perizinan Rumpon, Ribuan Rumpon di Laut Bakal Diidentifikasi
Titiksofifi — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) membuka gerai perizinan rumpon sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, menginventarisasi kepemilikan, serta memastikan legalitas ribuan rumpon yang tersebar di perairan Maluku Utara.
Gerai perizinan tersebut dibuka DKP Malut dengan pendampingan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Maluku Utara.
Plt Kepala DKP Malut, Kadri Laetje, mengatakan langkah tersebut dilakukan karena keberadaan rumpon di perairan Maluku Utara, baik pada wilayah di bawah 12 mil maupun di atas 12 mil, dinilai sudah cukup padat, terutama pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714, 715 dan 716.
“Dengan gerai perizinan dibuka, diharapkan pemilik rumpon, baik yang berprofesi sebagai nelayan maupun bukan nelayan, dapat hadir. Dengan begitu, usaha rumpon dapat kita klasifikasikan dan kita inventarisasi kepemilikan serta penempatannya,” kata Kadri, kepada titiksofifi.com, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, proses pendataan tersebut penting untuk mengetahui daya dukung ruang perairan Maluku Utara terhadap jumlah rumpon yang telah terpasang.
DKP nantinya dapat menarik kesimpulan mengenai kapasitas perairan pada wilayah 0 sampai 12 mil dengan jumlah armada maupun rumpon yang ada.
“Dari sini kita akan dapat mengidentifikasi pemilik rumpon, apakah nelayan dan pelaku usaha lokal Maluku Utara atau justru pelaku usaha ilegal dari luar daerah,” jelasnya.
Kadri menegaskan, penataan rumpon tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan. Sebab, ruang laut memiliki berbagai aktivitas yang berlangsung pada permukaan perairan, kolom perairan hingga dasar laut.
Karena itu, keberadaan rumpon yang tidak tertata dan tidak memiliki legalitas berpotensi menimbulkan persoalan serta risiko terhadap aktivitas lainnya di laut.
“Ini berisiko karena ruang laut, mulai dari permukaan perairan, kolom perairan sampai dasar perairan, terdapat aktivitas lainnya yang bukan saja kegiatan perikanan dan berisiko tinggi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembukaan gerai perizinan menjadi bagian dari upaya Pemprov Malut untuk melakukan penataan secara menyeluruh, bukan semata-mata melakukan penertiban terhadap rumpon yang sudah berada di laut.
DKP bersama Dinas PTSP akan memberikan edukasi kepada pemilik rumpon mengenai tata cara pengurusan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi pemilik rumpon yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen tersebut dapat dibawa untuk selanjutnya mendapatkan pendampingan terkait proses perizinan.
“Jika sudah ada NIB, dapat dibawakan kepada kami. Kami akan mengedukasi tata cara perizinan SIPR dan KKPRL bersama PTSP Provinsi Maluku Utara,” kata Kadri.
Menurutnya, pendataan dan legalisasi menjadi penting agar pemasangan rumpon tidak dilakukan secara berlebihan. Penempatan rumpon yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat menyebabkan tumpang tindih jalur pelayaran maupun penggunaan ruang laut dengan kegiatan lainnya.
“Hal ini penting agar penebaran rumpon tidak berlebihan. Kita khawatir terjadi tumpang tindih jalur dan penggunaan ruang laut,” tegasnya.
Dengan dibukanya gerai perizinan tersebut, DKP Malut berharap seluruh pemilik rumpon dapat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan konsultasi, pendataan dan pengurusan legalitas.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemprov Malut membangun tata kelola ruang laut yang lebih tertib, aman dan berkelanjutan, sekaligus memastikan aktivitas perikanan tetap berjalan tanpa mengganggu kepentingan pengguna ruang laut lainnya.





Tinggalkan Balasan