Sherly Dorong Tes Urine Rutin di Kawasan Tambang, BNN Perkuat Pengawasan

titiksofifi.com titiksofifi.com titiksofifi.com
Audiensi Gubernur Sherly Tjoanda dengan pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). (Foto: Humas Pemprov Malut)

Titiksofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutama di kawasan industri pertambangan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan tes urine sebagai syarat melamar pekerjaan dan pemeriksaan rutin tahunan di kawasan industri.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, saat menerima audiensi kunjungan kerja jajaran BNN RI yang diwakili Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Irjen Pol. Drs. Aldrin M.P. Hutabarat, S.H., di lantai 4 Hotel Bela Ternate, Selasa (27/10/2026).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Brigjen Pol. Mirzal Alwi, S.I.K., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Hendrajid Putut Widagdo, Ketua Tim P2M Drs. Hairuddin Umaternate, Kabag Umum Mutia Tahir, Pj. Dayamas Nur Shanty, PSM Pertama Zulziawati Amin, serta Humas Irwan Dero.

Dalam audiensi tersebut, Sherly menyampaikan keprihatinannya terhadap perkembangan penyalahgunaan narkoba dengan modus yang semakin beragam. Menurutnya, penyalahgunaan narkoba telah menyasar ASN dan masyarakat umum, termasuk menjadi perhatian di kawasan industri pertambangan yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi.

Karena itu, diperlukan langkah pencegahan yang lebih terarah melalui sinergi pemerintah daerah, BNN, perusahaan, dan masyarakat.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI kemudian memaparkan hasil survei nasional BNN bersama BRIN dan BPS. Berdasarkan data yang disampaikan, prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional mencapai 1,73 persen atau sekitar 3,3 juta penduduk berusia 15–64 tahun. Kelompok usia 15–24 tahun tercatat memiliki prevalensi sebesar 2,65 persen.

Dari sisi pemetaan kawasan rawan narkoba, secara nasional baru 54,7 persen desa yang telah terpetakan. Tercatat sebanyak 9.330 kawasan rawan, terdiri atas 392 kawasan kategori bahaya dan 8.938 kawasan kategori waspada.

Sementara di Maluku Utara, pemetaan baru mencakup 60 dari 1.181 desa atau sekitar 5,08 persen. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan terdapat 25 kawasan kategori waspada yang tersebar di 10 kecamatan, tiga kabupaten, dan dua kota.

Deputi BNN RI juga menyoroti modus baru penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika. Persoalan tersebut dinilai memerlukan perhatian serius dan langkah pencegahan yang lebih kuat.

Kepala BNNP Maluku Utara, Brigjen Pol. Mirzal Alwi, menyampaikan hasil pemetaan selama empat bulan menjabat. Ia menyoroti kelompok usia 15–24 tahun sebagai kelompok yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, persoalan perlindungan anak yang berkaitan dengan paparan minuman keras dan narkoba turut menjadi perhatian. Kawasan pertambangan juga masuk dalam wilayah yang perlu diawasi untuk mengantisipasi potensi peredaran narkotika.

Dari sisi kelembagaan, BNNP Maluku Utara saat ini memiliki tiga BNN kabupaten/kota. Sementara itu, tujuh kabupaten/kota lainnya disebut telah menyiapkan lahan untuk mendukung pengembangan fasilitas BNN.

Dalam sesi diskusi, Sherly meminta data warga binaan yang dapat mengikuti program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan untuk mendukung alih profesi.

Pelatihan yang diusulkan antara lain pengoperasian alat berat, keterampilan barista, hingga pembuatan roti atau bakery. Program tersebut diharapkan dapat membantu mantan warga binaan memperoleh keterampilan baru dan membuka peluang usaha maupun pekerjaan yang produktif.

Tim BNNP menyampaikan bahwa data tersebut siap dibagikan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk ditindaklanjuti.

Dalam pertemuan tersebut, Sherly turut menyoroti biaya tes urine bagi calon pengantin yang disebut mencapai Rp290 ribu hingga Rp300 ribu. Biaya tersebut dinilai memberatkan sebagian masyarakat, terutama warga di wilayah pedesaan.

Menanggapi hal itu, Deputi BNN RI menjelaskan perlunya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kemungkinan keringanan biaya melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelaksanaannya juga dapat dipertimbangkan secara bertahap, dimulai dari Kota Ternate.

Sementara itu, Kepala BNNP Maluku Utara menekankan pentingnya penguatan regulasi daerah melalui Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Ia juga mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung program Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba, serta penerapan tes urine di perusahaan pertambangan.

Tim BNN turut menyinggung penanganan warga binaan yang tersangkut perkara narkotika dengan barang bukti dalam jumlah kecil, seperti 1–2 gram. Penanganan terhadap mereka perlu mempertimbangkan hasil asesmen melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan rehabilitasi.

Sherly menegaskan komitmen Pemprov Maluku Utara untuk mendorong penerapan tes urine sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan, pemeriksaan rutin tahunan di kawasan industri, serta integrasi tes urine bagi penerima 1.000 beasiswa Pemprov Maluku Utara pada 2027.

Selain itu, Pemprov juga siap memfasilitasi pemanfaatan ruang kantor UPTD Pendidikan di 10 kabupaten/kota untuk mendukung operasional Unit Layanan Terpadu (ULT) BNN.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan, edukasi, dan pencegahan narkoba hingga ke daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas layanan BNN.

Melalui sinergi tersebut, Pemprov Maluku Utara dan BNN berupaya memperkuat pengawasan serta pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kawasan industri pertambangan, lingkungan kerja, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup