Sekda Samsuddin Apresiasi Malut Jadi Provinsi Pertama Bentuk Posbankum di Seluruh Desa dan Kelurahan

titiksofifi.com titiksofifi.com titiksofifi.com
Zoom Meeting Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara.

Titiksofifi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mengapresiasi capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara yang berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Maluku Utara.

Capaian tersebut dinilai sebagai bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses keadilan dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum hingga ke tingkat desa.

Apresiasi itu disampaikan Samsuddin usai mengikuti Zoom Meeting Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 bersama jajaran Kanwil Kemenkum Maluku Utara di Ruang VIP Pemerintah Daerah, Bandara Baabullah, Kamis (15/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Samsuddin menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kanwil Kemenkum, khususnya dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah.

Menurutnya, keterlibatan Kanwil Kemenkum sangat penting dalam memastikan setiap regulasi yang disusun pemerintah daerah memiliki kualitas materi yang baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta memberikan kepastian hukum.

“Dalam penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub), Pemprov Malut wajib melakukan harmonisasi bersama Kanwil Kemenkum. Selain itu, kami juga melakukan pengajuan fasilitasi ke kementerian terkait. Langkah ini sangat penting untuk terus kita dorong di daerah,” ujar Samsuddin.

Ia menegaskan, harmonisasi dan fasilitasi produk hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, dan berlandaskan hukum.

Selain menyoroti kualitas regulasi daerah, Samsuddin memberikan apresiasi atas keberhasilan Kanwil Kemenkum Maluku Utara dalam memperluas jangkauan pelayanan bantuan hukum melalui pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan.

Menurutnya, kehadiran Posbankum menjadi langkah strategis untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, terutama warga di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis dalam mengakses pelayanan publik.

“Pelaksanaan program pelayanan hukum di Maluku Utara sudah berjalan dengan sangat baik. Salah satu bukti konkretnya adalah pembentukan Posbankum desa yang kini telah menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Maluku Utara. Kami mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kanwil Kemenkum Malut atas prestasi berskala nasional ini,” ungkapnya.

Ia berharap, keberadaan Posbankum tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pendampingan hukum, tetapi juga membantu meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong penyelesaian persoalan hukum secara tepat.

Samsuddin menilai, capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan komunikasi yang solid antara Pemprov Maluku Utara, pemerintah kabupaten/kota, dan Kanwil Kemenkum Maluku Utara.

Karena itu, ia berharap sinergi lintas instansi tersebut terus diperkuat, baik dalam penyusunan produk hukum daerah maupun dalam penyelenggaraan pelayanan hukum yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Pemprov Maluku Utara optimistis dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sekaligus mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat di seluruh wilayah Maluku Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup