Didampingi Kadikbud Malut, Gubernur Sherly Cek Langsung Revitalisasi SMK di Ternate
Titiksofifi –Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda turun langsung mengecek progres revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di Kota Ternate.
Didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara Abubakar Abdullah, Sherly meninjau langsung pekerjaan di SMK Negeri 2 Ternate dan SMK Negeri 3 Ternate, Rabu (7/10/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan program revitalisasi sekolah berjalan sesuai dengan perencanaan.
“Kami meninjau langsung dan prosesnya oke,” kata Sherly kepada wartawan usai peninjauan.
Kepala Dikbud Malut Abubakar Abdullah menjelaskan, SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Ternate merupakan bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan yang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN.
Menurut Abubakar, program tersebut telah memasuki tahun kedua dan menjadi salah satu program percepatan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
“Ini sudah masuk tahun kedua. Program hasil cepat dari Pak Presiden. Untuk tahun 2025 sampai posisi hari ini, Provinsi Maluku Utara sudah mendapatkan bantuan kurang lebih untuk 55 sekolah,” jelas Abubakar.
Khusus dua sekolah yang ditinjau Gubernur Sherly, anggaran revitalisasi mencapai sekitar Rp3,2 miliar.
Abubakar merinci, SMK Negeri 3 Ternate yang berada di Kelurahan Tabam mendapatkan anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Sementara SMK Negeri 2 Ternate di Kelurahan Dufa-Dufa memperoleh sekitar Rp2 miliar.
“Untuk SMK Negeri 3 sekitar Rp1,2 miliar dan SMK Negeri 2 sekitar Rp2 miliar,” ungkapnya.
Lanjut Aka sapaan akrab Abubakar Abdullah, bahwa program revitalisasi tersebut tidak hanya menyasar dua SMK. Abubakar menyebut sejumlah sekolah lainnya di Kota Ternate juga masuk dalam proses pengusulan dan penetapan.
“Nanti menyusul juga SMK 4, SMK 1 dan SMK Pembangunan. Jadi ada lima SMK di Ternate. Untuk SMA, juga sudah ada SMA 10,” katanya.
Secara keseluruhan, kata Abubakar, program revitalisasi telah menjangkau sekitar 55 sekolah di Maluku Utara sejak 2025 hingga saat ini.
Program tersebut tersebar di 10 kabupaten/kota. Namun, penetapan sekolah penerima bantuan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan usulan pemerintah daerah.
“Seleksi dan penetapannya dari kementerian. Usulannya dari dinas dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Abubakar menjelaskan, tidak semua sekolah otomatis mendapatkan program revitalisasi. Setiap usulan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat, terutama terkait tingkat kerusakan bangunan dan kebutuhan sarana prasarana.
Tingkat kerusakan sekolah harus dilengkapi dengan dokumentasi serta analisis teknis.
“Harus memenuhi semua syarat, terutama soal analisis tingkat kerusakannya. Misalnya kerusakan berat atau ringan, harus dibuktikan dengan foto dan analisis dari PUPR,” jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, usulan revitalisasi terlebih dahulu disiapkan pemerintah daerah melalui dinas, kemudian dilakukan proses seleksi dan penetapan oleh kementerian.
Abubakar juga menegaskan mekanisme pengelolaan anggaran revitalisasi dilakukan melalui swakelola.
Dana program tidak masuk atau dikelola melalui rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malut, melainkan langsung dari kementerian ke rekening sekolah penerima.
“Ini swakelola. Jadi dari kementerian langsung ke rekening sekolah, tidak melalui dinas,” tegas Abubakar.
Meski tidak mengelola langsung anggaran tersebut, Dikbud Malut tetap memiliki tanggung jawab melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
“Tugas kami melakukan pendampingan, monev terhadap itu, supaya perencanaannya yang sudah dibuat bisa tepat,” katanya.
Pemprov Malut berharap kuota program revitalisasi sekolah terus bertambah sehingga semakin banyak sekolah di daerah tersebut dapat memperbaiki fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.
Dengan tambahan sekolah penerima, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara.





Tinggalkan Balasan