Wagub Sarbin Ubah Pola Bantuan Nelayan: Mesin Dibantu, Bodi Lewat KUR
Titiksofifi — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengubah pola penyaluran bantuan bagi nelayan pada 2026. Kebijakan tersebut diambil setelah Pemprov Malut melakukan evaluasi terhadap skema bantuan kapal yang selama ini diberikan secara gratis.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan evaluasi menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam penyaluran bantuan, mulai dari penerima yang dinilai tidak tepat sasaran hingga bantuan yang kembali diperjualbelikan setelah diterima.
Atas dasar itu, Pemprov Malut tidak lagi memberikan bantuan bodi kapal gratis berukuran 1 GT hingga 3 GT. Skema tersebut digeser menjadi bantuan mesin kapal yang dipadukan dengan akses pembiayaan bagi kelompok nelayan.
“Banyak bantuan yang akhirnya diperjualbelikan. Karena itu, tahun 2026 tidak ada lagi bodi gratis,” tegas Sarbin, Rabu (23/9/2026).
Sebagai gantinya, Pemprov Malut menyiapkan bantuan mesin kapal dengan target alokasi hingga 1.000 unit mesin berkapasitas 15 PK dan 20 PK.
“Mesin kita bantu, sedangkan bodinya disiapkan oleh kelompok nelayan sendiri melalui pinjaman KUR,” jelasnya.
Sarbin menjelaskan, perubahan skema tersebut dirancang agar bantuan pemerintah tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif. Pemerintah ingin mendorong kelompok nelayan memiliki tanggung jawab sekaligus kemandirian dalam mengembangkan usaha.
Untuk mendukung skema itu, Pemprov Malut menggandeng pihak perbankan dan Bank Indonesia guna membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kelompok nelayan yang telah diverifikasi dan dinyatakan aktif.
Dengan pola tersebut, pemerintah memberikan dukungan pada komponen utama berupa mesin, sementara kelompok nelayan memiliki peran dalam menyiapkan bodi kapal melalui pembiayaan usaha.
Sarbin menyebutkan, pola baru tersebut sudah mulai berjalan. Hingga kini, sebanyak 402 unit mesin kapal telah disalurkan kepada kelompok nelayan yang dinilai memenuhi kriteria.
Ia menegaskan, perubahan skema bantuan bukan berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap masyarakat pesisir. Justru, kebijakan tersebut diarahkan agar bantuan lebih tepat sasaran dan diterima nelayan yang benar-benar membutuhkan serta memiliki aktivitas usaha yang jelas.
“Bantuan kita arahkan supaya benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat untuk pengembangan usaha nelayan,” ujarnya.
Selain sektor kelautan dan perikanan, Sarbin mengatakan Pemprov Malut juga mendorong pembenahan tata kelola bantuan pemerintah di sektor pertanian.
Menurutnya, pemberian bantuan secara terus-menerus tanpa diikuti penguatan kapasitas ekonomi masyarakat berpotensi menciptakan ketergantungan terhadap anggaran pemerintah.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong perubahan pola bantuan menjadi stimulus usaha. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat secara bertahap mengembangkan usaha secara mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Kita ingin bantuan pemerintah menjadi pemicu agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri, bukan justru bergantung terus pada bantuan,” kata Sarbin.





Tinggalkan Balasan