APBD-P Tidore Diproyeksikan Turun Rp104,5 Miliar, Ini Faktor Utamanya

titiksofifi.com titiksofifi.com titiksofifi.com
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, (Foto Humas/Protokoler Tikep)

Titiksofifi — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memproyeksikan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar Rp104,55 miliar.

Belanja daerah yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp969,13 miliar, dalam rancangan perubahan turun menjadi Rp864,58 miliar.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama berkurangnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, Selasa (22/9/2026).

Menariknya, di tengah penurunan belanja, pendapatan daerah justru diproyeksikan mengalami peningkatan.

Muhammad Sinen menyebutkan, pendapatan daerah naik dari sebelumnya Rp796,19 miliar menjadi Rp840,62 miliar. Dengan demikian, terdapat tambahan pendapatan sekitar Rp44,43 miliar.

“Kenaikan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah Rp2,5 miliar, pendapatan transfer naik sekitar Rp41,31 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat sekitar Rp620,13 juta,” ungkapnya.

Namun, peningkatan pendapatan tersebut belum mampu menahan penyesuaian pada sisi belanja daerah.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, belanja operasi berkurang sekitar Rp87,13 miliar, sedangkan belanja modal turun Rp41,11 miliar. Di sisi lain, belanja transfer berupa bantuan keuangan justru meningkat sekitar Rp26,48 miliar.

“Jadi kondisi tersebut juga tidak terlepas dari berkurangnya alokasi TKD serta meningkatnya beban belanja pegawai yang sebelumnya ditopang melalui sejumlah pos transfer pemerintah pusat,” kata Muhammad Sinen

Menghadapi tekanan fiskal tersebut, Pemkot Tidore Kepulauan menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kemampuan keuangan daerah.

Di antaranya melalui optimalisasi PAD, efisiensi belanja dengan menunda kegiatan yang dinilai kurang prioritas, serta mengusulkan program dan dukungan pendanaan khusus kepada pemerintah pusat.

“Dengan kerja keras, integritas, dan semangat kebersamaan yang berasas pada semangat Toma Loa Se Banari, saya pastikan kita mampu menghadapi tantangan ini,” tegasnya.

Selain perubahan pada pendapatan dan belanja, struktur pembiayaan daerah juga mengalami penyesuaian cukup signifikan.

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 turun dari Rp174,93 miliar menjadi Rp25,95 miliar.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp2 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perumda Ake Mayora.

Muhammad Sinen berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat segera dilakukan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.

“Harapan saya, Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat segera dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup