Pemprov Malut Bidik PAD, Ratusan Alat Berat Perusahaan Mulai Dipetakan

titiksofifi.com titiksofifi.com titiksofifi.com
(Ilustrasi).

Titiksofifi — Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai memperketat pemetaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas perusahaan. Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah kepemilikan dan operasional alat berat yang dinilai belum seluruhnya masuk dalam basis data perpajakan daerah.

Persoalan ini mencuat dalam rapat Sinkronisasi Data dan Penggalian Potensi Penerimaan PAD yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara Samsuddin A. Kadir dan dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Ruang Rapat Wagub Lantai III Kantor Gubernur Maluku Utara, pada Senin (14/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Pemprov Malut membahas pentingnya penyatuan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan seluruh potensi penerimaan daerah dapat teridentifikasi secara akurat.

Sekda Samsuddin A. Kadir mengatakan, sinkronisasi diperlukan karena masih terdapat data perusahaan dan aktivitas usaha yang belum sepenuhnya terintegrasi antarinstansi.

Kepala Bapenda Maluku Utara Zainab Alting membeberkan masih adanya persoalan dalam pengelolaan basis data PAD. Data perusahaan, identitas usaha, perizinan, kendaraan operasional hingga alat berat belum seluruhnya terkoneksi dengan sistem perpajakan daerah.

Berdasarkan data yang dipaparkan Bapenda, terdapat 679 unit alat berat di Halmahera Selatan. Namun, yang telah tercatat dalam sistem Bapenda baru 256 unit yang berasal dari 35 perusahaan.

Dengan demikian, terdapat selisih 423 unit alat berat yang belum tercatat dalam sistem Bapenda berdasarkan perbandingan data tersebut.

Sementara di Kabupaten Halmahera Utara, Bapenda mencatat 266 unit alat berat yang dimiliki atau digunakan oleh 12 perusahaan.

Data tersebut menjadi perhatian serius karena alat berat yang digunakan perusahaan merupakan bagian dari aktivitas usaha yang perlu dipetakan secara menyeluruh, termasuk dari sisi kewajiban perpajakan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemprov Malut menegaskan, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan mengejar penerimaan. Akurasi data menjadi fondasi penting agar pemerintah dapat mengetahui secara pasti perusahaan yang beroperasi, aset yang digunakan, serta potensi penerimaan yang dapat ditindaklanjuti.

Selain alat berat, rapat juga membahas data sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta kendaraan operasional perusahaan yang dinilai belum seluruhnya terpetakan.

Sejumlah OPD turut memberikan masukan, di antaranya Dinas Kehutanan Maluku Utara, Dinas Nakertrans, Bidang Minerba ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Masukan tersebut diarahkan pada proses validasi data perusahaan, kepemilikan alat berat, aktivitas operasional hingga pengawasan langsung di lapangan.

Pemprov Malut kemudian mendorong agar data perusahaan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri di masing-masing OPD.

Data perizinan, aktivitas usaha, kendaraan operasional dan alat berat diharapkan dapat terintegrasi dalam satu basis data sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai potensi PAD.

Dengan temuan 423 alat berat yang belum tercatat di Halsel, sinkronisasi data kini menjadi pintu masuk Pemprov Malut untuk memastikan tidak ada potensi penerimaan daerah yang luput dari pemetaan.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas-OPD dan meningkatkan akurasi basis data PAD di Maluku Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup