Perikanan Kao Jadi Sasaran Riset Internasional, Pemprov Malut Siapkan Dukungan
Titiksofifi — Potensi besar sektor kelautan dan perikanan di Maluku Utara terus menjadi perhatian akademisi nasional dan internasional.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Maluku Utara, Kadri La Etje yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara mengatakan, kali ini, tim riset konsorsium yang didanai melalui program UK Research and Innovation (UKRI) menggandeng Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk merumuskan strategi pengelolaan perikanan berkelanjutan di wilayah kepulauan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut telah dibahas dalam audiensi strategis antara tim peneliti dengan Pemprov Maluku Utara di Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, pada Senin 14 September 2026.
Lanjut Kadri, bahwa pertemuan tersebut membahas rencana penelitian lapangan bertajuk “Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Berkarakteristik Kepulauan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.”
“Riset ini menjadi bagian dari kolaborasi akademisi lintas perguruan tinggi di Indonesia dan Inggris. Dari Indonesia, konsorsium melibatkan Universitas Pattimura, Politeknik Negeri Bali, dan Universitas Indonesia, yang berkolaborasi dengan University of Birmingham, Heriot-Watt University, dan Durham University dari Inggris,” kata Plt Kepala DKP Provinsi Maluku Utara, Kadri, Selasa (15/9/2026).
Sementara, Ketua Tim Peneliti dari Universitas Pattimura, Dr. Ir. Venda Jolanda Pical, M.Si., mengatakan penelitian tersebut berangkat dari besarnya potensi sumber daya perikanan Maluku Utara yang dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem ekonomi masyarakat pesisir.
Menurutnya, karakteristik Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan memberikan peluang besar bagi pengembangan sektor perikanan. Namun, di sisi lain, masyarakat nelayan masih menghadapi berbagai persoalan dalam mengembangkan hasil tangkapan mereka.
“Provinsi Maluku Utara memiliki karakteristik geografis wilayah kepulauan yang sangat khas. Namun, masyarakat nelayan di lapangan masih menghadapi tantangan nyata terkait tata kelola rantai nilai perikanan, akses pasar, keterbatasan fasilitas logistik rantai dingin (cold chain), hingga konektivitas distribusi hasil laut,” ujar Venda.
Ia menjelaskan, penelitian tersebut tidak hanya melihat aspek produksi perikanan, tetapi juga akan mengkaji persoalan dari hulu hingga hilir.
Pendekatan interdisipliner akan digunakan untuk melihat dinamika sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, teknologi penangkapan ikan, sistem pascapanen, rantai pasok, hingga tata kelola pembangunan sektor perikanan berbasis ekonomi biru (blue economy).
Dengan pendekatan tersebut, hasil riset diharapkan tidak berhenti pada kajian akademik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Dalam riset tersebut, tim peneliti menyiapkan sejumlah keluaran strategis yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah maupun masyarakat nelayan.
Pertama, penyusunan policy brief atau naskah kebijakan yang berisi rekomendasi strategis bagi Pemprov Maluku Utara dan DKP dalam mengoptimalkan sektor perikanan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan di Halmahera Utara.
Kedua, penyusunan model pemberdayaan perikanan lokal, termasuk pemetaan potensi peningkatan nilai tambah produk hasil laut berbasis komunitas nelayan di wilayah kepulauan.
Ketiga, penguatan kapasitas masyarakat melalui lokakarya dan pendampingan langsung kepada kelompok nelayan serta pelaku pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Kao.
Keempat, hasil penelitian akan didorong untuk masuk dalam publikasi internasional, sehingga potensi dan model pengelolaan perikanan Maluku Utara dapat diperkenalkan di tingkat global.
Untuk itu, Kadri menyambut baik kolaborasi riset tersebut. Ia menegaskan kesiapan Pemprov Malut dan DKP untuk memberikan dukungan, mulai dari arahan, fasilitasi hingga koordinasi teknis yang dibutuhkan selama pelaksanaan penelitian di Kecamatan Kao.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi penting untuk memastikan kebijakan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berbasis asumsi, tetapi didukung data dan kajian ilmiah.
Setelah audiensi di Kantor Gubernur Maluku Utara, kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan terbatas di Kantor DKP Provinsi Maluku Utara.
Pertemuan tersebut melibatkan jajaran pimpinan dan tim teknis DKP. Pembahasan difokuskan pada persiapan data pendukung, pemetaan potensi perikanan kawasan serta kebutuhan teknis lainnya sebelum tim peneliti turun langsung ke Kecamatan Kao.
Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan penelitian memiliki basis data yang kuat dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat serta sektor perikanan secara faktual.
Sinergi antara akademisi nasional dan internasional dengan pemerintah daerah diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih presisi dalam mengelola potensi kelautan Maluku Utara.
Lebih jauh, riset ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penguatan ekonomi masyarakat pesisir, peningkatan nilai tambah hasil laut, serta memperkuat posisi nelayan sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi biru di Maluku Utara.





Tinggalkan Balasan