Sinergi Pusat-Daerah Diperkuat, Pemprov Malut Kawal Implementasi RKTN

titiksofifi.com titiksofifi.com titiksofifi.com
Wagub Sarbin Sehe, saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN).

Titiksofifi –Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mengelola kawasan hutan agar kebijakan kehutanan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011–2030 Regional Maluku dan Papua, di Bela Hotel, Rabu (16/9/2026).

Sarbin mengatakan, hutan tidak boleh dipandang semata sebagai komoditas atau sumber daya alam. Hutan, kata dia, merupakan penyangga kehidupan sekaligus modal penting pembangunan daerah yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati.

Karena itu, pengelolaan kawasan hutan membutuhkan perencanaan yang matang agar kepentingan lingkungan, kepastian ruang, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seimbang.

“Kita membutuhkan perencanaan kehutanan yang mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan, kepastian ruang, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. RKTN memiliki arti strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah,” ujar Sarbin.

Menurutnya, sosialisasi RKTN tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif. Dokumen perencanaan tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tata kelola kawasan secara nyata.

Wagub Sarbin menekankan sejumlah agenda penting yang perlu diperkuat, mulai dari penguatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), perhutanan sosial, perlindungan dan rehabilitasi hutan, hingga pengembangan ekonomi berbasis sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Selain itu, kepentingan masyarakat adat dan kearifan lokal juga dinilai harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan perencanaan kehutanan.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPH, masyarakat, dunia usaha, hingga akademisi untuk memperkuat sinergi. Mari kita jadikan pembangunan RKTN ini sebagai kompas kehutanan, agar kebijakannya benar-benar memberi manfaat nyata sampai ke tingkat akar rumput,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Rencana Makro Kehutanan dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan, Tuti Margiati, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut penetapan RKTN 2011–2030.

Menurut Tuti, revisi dokumen perencanaan kehutanan nasional dilakukan untuk memastikan arah kebijakan tetap adaptif terhadap dinamika pembangunan, perubahan kondisi kawasan hutan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tantangan pengelolaan hutan yang terus berkembang.

Proses revisi telah dimulai melalui evaluasi pada 2024 dan dilanjutkan dengan penyusunan draf pada 2025. Proses tersebut melibatkan jajaran Eselon I Kementerian Kehutanan, tenaga ahli, serta pemangku kepentingan daerah melalui berbagai forum diskusi.

“Setelah ditetapkan, RKTN ini perlu dipahami dan diimplementasikan secara selaras oleh semua pihak. Melalui sosialisasi regional ini, kami ingin menyatukan pemahaman mengenai arah perencanaan sekaligus memperkuat keterhubungan antara kebijakan nasional dan kebutuhan spesifik di daerah,” jelas Tuti.

Sosialisasi regional Maluku dan Papua ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai arah perencanaan kehutanan hingga 2030.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Rencana, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Balai Taman Nasional Aketajawe Lolobata, serta jajaran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kabupaten/kota se-Maluku Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup