PAD Malut Tembus Rp1,22 Triliun, Pemprov Optimistis Capai Target Akhir Tahun

titiksofifi.com titiksofifi.com titiksofifi.com
Rapat evaluasi terkait PAD Pemprov Maluku Utara yang di pimpin Wagub Sarbin Sehe.

Titiksofifi — Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui pendataan dan verifikasi lapangan terhadap potensi pendapatan daerah oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis penghasil pendapatan yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur itu menjadi forum evaluasi capaian pendapatan sekaligus merumuskan strategi optimalisasi PAD dari berbagai sektor.

Dalam arahannya, Sarbin menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran dan pendapatan sebagai fondasi pembangunan daerah.

Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berjalan selaras dengan kemampuan dan target pendapatan agar program pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif.

Kepala Bapenda Malut, Zainab Alting, memaparkan perkembangan PAD yang menunjukkan capaian positif hingga pertengahan September 2026.

Ia menyebutkan, bahwa berdasarkan data per 15 September 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp1,220 triliun. Angka ini disebut telah mencapai 103 persen dari target APBD induk, sementara terhadap target APBD-Perubahan berada di kisaran 97 persen.

“Alhamdulillah, PAD saat ini di angka Rp1,220 triliun dari target Rp1,580 triliun di APBD-P. Kami optimis akhir tahun bisa tercapai,” jelas Zainab.

Sementara itu, realisasi total pendapatan daerah telah mencapai Rp2,431 triliun atau 75,71 persen dari target APBD-Perubahan.

Sarbin meminta seluruh OPD penghasil pendapatan tidak berpuas diri dengan capaian tersebut. Optimalisasi harus terus dilakukan, terutama terhadap sektor pajak dan retribusi yang bersumber dari aktivitas perusahaan di Maluku Utara.

Ia juga menekankan perlunya tolok ukur yang jelas dalam mengukur keberhasilan penerimaan daerah.

“Harus ada tolok ukur keberhasilan yang jelas, evaluasi berkala, optimalisasi UPT dan personel teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan,” tegas Sarbin.

Menurutnya, peningkatan PAD bukan sekadar mengejar angka penerimaan, tetapi menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup