Perubahan KUA-PPAS 2026 Disepakati, PAD Maluku Utara Melonjak
Titiksofifi — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama DPRD Maluku Utara resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe bersama pimpinan DPRD Malut dalam rapat paripurna, Jumat (11/9/2026).
Ketua DPRD Malut Iqbal Ruray menegaskan, KUA-PPAS tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi harus mampu menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.
“Dokumen KUA-PPAS menjadi napas pembangunan Maluku Utara ke depan, di mana keniscayaan kesejahteraan masyarakat terkandung di dalamnya,” tegas Iqbal.
Sementara itu, Gubernur Sherly Tjoanda mengapresiasi DPRD atas penyelesaian pembahasan perubahan KUA-PPAS. Menurutnya, dokumen tersebut menjadi titik temu antara kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan.
Sorotan lain datang dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sherly menyebut PAD Maluku Utara melonjak signifikan, yang menjadi sinyal positif bagi upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, Pendapatan Daerah dirancang mencapai Rp3,211 triliun, bertambah sekitar Rp415 miliar atau 14,85 persen dari APBD murni 2026.
Sementara Belanja Daerah mencapai Rp3,560 triliun, meningkat sekitar Rp741 miliar atau 26,30 persen.
Dengan disepakatinya perubahan KUA-PPAS ini, Pemprov dan DPRD Malut dituntut memastikan perubahan anggaran tidak hanya menghasilkan pergeseran angka, tetapi benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dari ketergantungan fiskal menjadi kemandirian fiskal,” tegas Sherly.





Tinggalkan Balasan