Buka Market Sounding 2027, Wagub Sarbin Tegaskan Tak Ada Ruang untuk Korupsi
Titiksofifi – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk menutup celah korupsi sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Sarbin saat membuka kegiatan Market Sounding Persiapan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2027 di Hotel Bela, Ternate, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sarbin, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Terlebih, sistem pengadaan saat ini terus mengalami transformasi dari pola manual menuju digitalisasi.
“Forum ini menjadi penting bagi kita semua. Kita ingin memastikan proses pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” kata Sarbin.
Dalam kesempatan itu, Sarbin juga menyoroti masih rendahnya kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan, menurutnya, masyarakat kerap sudah bisa menebak siapa pemenang lelang sebelum seluruh tahapan selesai.
“Ruang publik hari ini sangat kecil percaya terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Ini menjadi PR kita bersama untuk memperbaikinya,” tegasnya.
Selain persoalan transparansi, Sarbin turut memberikan perhatian serius terhadap lambatnya realisasi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini realisasi belanja anggaran baru mencapai 64 persen, masih berada di bawah capaian nasional. Padahal, realisasi pendapatan daerah dinilai sudah cukup baik.
Karena itu, ia berharap pelaksanaan anggaran pada 2027 harus mengalami perubahan signifikan. Jangan sampai keterlambatan realisasi anggaran terus menghambat pelaksanaan pembangunan di Maluku Utara.
“Kita berharap di tahun 2027 ini kita betul-betul berubah. Jangan lagi setiap pembangunan kita paling terlambat,” tegasnya.
Sarbin menegaskan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu instrumen penting dalam menggerakkan pembangunan dan perekonomian daerah. Jika proses pengadaan bermasalah atau berjalan lambat, maka pelaksanaan pembangunan juga akan terhambat dan dampak ekonominya tidak dirasakan masyarakat.
“Tutup ruang untuk kepentingan korupsi. Kita perbaiki sistemnya, dan kita perbaiki juga orangnya,” tegas Sarbin.
Ia berharap kegiatan Market Sounding tersebut menjadi langkah awal dalam membangun sistem pengadaan yang lebih sehat, kompetitif, dan berintegritas. Dengan demikian, percepatan pembangunan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan oleh sekitar 1,4 juta masyarakat Maluku Utara.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama dan koordinasi antara Dinas PUPR, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum di Provinsi Maluku Utara.
Risman menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia berharap Market Sounding tidak hanya menjadi forum sosialisasi, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan daerah.
“Harapan kami melalui kegiatan ini, pelaku usaha lokal tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi benar-benar dapat meningkatkan kemampuan usahanya, sehingga dapat mengambil bagian dalam pembangunan Maluku Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Risman.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar setiap tahapan konsolidasi pengadaan dapat berjalan dengan baik, aman, akuntabel, serta menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
Dijelaskan, kegiatan Market Sounding berlangsung selama tiga hari, yakni Kamis, Senin, dan Selasa. Para pelaku usaha, khususnya yang ingin terdaftar dalam sistem katalog, diminta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan aktif berdiskusi dengan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurut Risman, pemahaman terhadap sistem dan mekanisme pengadaan menjadi modal penting bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi persyaratan dalam proses pengadaan pemerintah.
Dengan persiapan yang lebih matang, Pemprov Maluku Utara berharap pengadaan pekerjaan konstruksi pada 2027 dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat waktu. Keterlibatan pelaku usaha lokal juga diharapkan semakin besar sehingga pembangunan daerah mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.





Tinggalkan Balasan