Zulkifli Bian Dilantik Pimpin BKD, Pemprov Malut Perkuat Manajemen Talenta ASN
Titiksofifi – Zulkifli Bian resmi menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara setelah dilantik bersama dua pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, Kamis (19/11/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Bidadari tersebut merupakan bagian dari penguatan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Selain Zulkifli Bian, dua pejabat lainnya yang dilantik yakni Muliadi Tutupoho sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kemudian Dedy Kotambunan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara.
Ketiga pejabat tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/011/XI/2026 tanggal 18 November 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Dalam arahannya, Sarbin berpesan agar pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, membangun sinergi dengan seluruh perangkat daerah, serta mampu menjadi motor penggerak perubahan.
Ia juga meminta para pejabat menunjukkan keteladanan dan menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai melalui kinerja, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Khusus kepada Kepala Dinas Perhubungan, Sarbin menitipkan pesan agar penguatan konektivitas antarwilayah di Maluku Utara menjadi perhatian serius. Menurutnya, konektivitas yang semakin solid menjadi salah satu kunci memperkuat pembangunan kawasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, Sarbin mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada setiap aparatur pemerintahan bukanlah sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jabatan adalah amanah. Kewenangan adalah amanah, dan setiap keputusan yang kita ambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Sarbin.
Ia menambahkan, manajemen talenta bukan sekadar agenda penataan birokrasi, tetapi merupakan prinsip dasar dalam transformasi ASN. Karena itu, penerapannya harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja aparatur, pemberantasan korupsi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, lanjutnya, berkomitmen menerapkan manajemen talenta yang selaras dengan arah reformasi birokrasi nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Melalui penguatan sistem pengelolaan ASN tersebut, Pemprov Malut berharap birokrasi semakin profesional, adaptif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.





Tinggalkan Balasan