Disiplin ASN Masih Bermasalah, Wagub Sarbin Desak OPD Bangun Keteladanan
Titiksofifi – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, melontarkan kritik tegas terhadap penerapan disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Ia mengingatkan, disiplin ASN tidak boleh sekadar menjadi materi sosialisasi, hafalan regulasi, atau kegiatan seremonial tanpa perubahan nyata dalam perilaku birokrasi.
Menurut Sarbin, reformasi birokrasi yang telah berjalan sejak era pascareformasi seharusnya mampu melahirkan aparatur yang memiliki karakter, integritas, etika, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas.
Penegasan tersebut disampaikan Sarbin saat membuka Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov Maluku Utara di Emerald Hotel, Ternate, pada Rabu (18/11/2026).
“Hari ini kita masih bicara sosialisasi disiplin sebagai ASN. Sejarah panjang untuk mengubah birokrasi dan penyelenggaraan negara pascareformasi. Satu poin penting reformasi adalah mengubah karakter, disiplin, dan etika ASN,” tegas Sarbin di hadapan peserta.
Ia menilai, birokrasi merupakan roh penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, ASN sebagai penggerak birokrasi harus mampu menunjukkan tanggung jawab melalui perilaku dan kinerja, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Sarbin juga menyoroti masih adanya ironi dalam penegakan disiplin. Kasus pelanggaran ASN masih ditemukan, sementara upaya pencegahan, pengawasan, dan keteladanan pimpinan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai perlu diperkuat.
Baginya, disiplin bukan hanya soal kehadiran dan absensi, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab pekerjaan, serta penerapan kode etik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur BKD Malut, Al Husen Albaar, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026, BKD Maluku Utara telah menyelesaikan penanganan 48 kasus pelanggaran disiplin PNS.
Kasus tersebut mencakup penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Di antaranya pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri serta penurunan jabatan menjadi pelaksana.
Menurutnya, angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pimpinan OPD. Banyaknya kasus yang ditangani bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan, melainkan menjadi pengingat pentingnya membangun sistem pengawasan dan pencegahan sejak dini.
“Keberhasilan pimpinan aparatur sebetulnya tidak diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang berhasil ditindak, tetapi dari seberapa besar kemampuan kita dalam mencegah terjadinya pelanggaran itu sendiri,” ungkapnya.
Kegiatan yang diikuti 140 peserta dari unsur sekretaris OPD dan pengelola kepegawaian tersebut menghadirkan Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Ojak Murdani, sebagai narasumber utama. Turut menjadi pemateri Agustina D. Dolonesda, Auditor Manajemen ASN Ahli Madya Regional XI BKN Manado, dengan Susan Damopoli selaku moderator.
Sosialisasi ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman terhadap regulasi kepegawaian, meningkatkan pencegahan pelanggaran disiplin, serta mendorong penerapan sistem manajemen ASN yang profesional dan berintegritas.
Pemprov Malut berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi ditindaklanjuti dengan komitmen dan perubahan nyata di setiap OPD.
Sebab, birokrasi yang bersih dan profesional tidak cukup dibangun melalui aturan dan sosialisasi. Keteladanan pimpinan, konsistensi penegakan disiplin, serta integritas setiap ASN menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Maluku Utara.





Tinggalkan Balasan