Menteri PPPA Desak Kolaborasi Lintas Sektor Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Titiksofifi – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan sosial, tetapi menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional. Sebab, dampaknya tidak hanya meninggalkan luka fisik dan psikologis, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan hingga tokoh agama di Maluku Utara untuk memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Penegasan tersebut disampaikan Arifatul dalam dialog interaktif bersama Kepala Dinas PPPA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kabupaten/kota se-Maluku Utara, perwakilan LSM serta tokoh perempuan di Tolire Caffe, Kota Ternate, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, Ketua TP PKK Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin, dan Kepala Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara.
Dalam dialog itu, Arifatul mengingatkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok strategis yang menentukan masa depan bangsa. Dengan komposisi perempuan sekitar 50 persen dan anak-anak 30 persen dari total penduduk Indonesia, persoalan kekerasan terhadap kedua kelompok tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata.
“Jika kelompok ini mengalami kekerasan, trauma dan dampaknya sangat luar biasa. Pada anak-anak, hal ini dapat menghambat pendidikan serta merusak kepercayaan diri mereka dalam bergaul. Begitu pula pada perempuan, akses pendidikan dan pemberdayaan mereka akan tertutup. Jika tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, kita berisiko kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas,” tegasnya.
Ancaman tersebut tercermin dari data laporan yang diterima Kementerian PPPA sepanjang 2025. Tercatat sebanyak 35.978 kasus kekerasan dengan jumlah korban lebih dari 36.000 orang. Angka korban lebih tinggi karena dalam satu kasus dimungkinkan terdapat lebih dari satu korban.
Menurut Arifatul, faktor ekonomi masih menjadi salah satu pemicu dominan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Persoalan ekonomi dapat memicu konflik keluarga yang berujung pada kekerasan fisik, terganggunya pendidikan anak hingga meningkatkan risiko stunting.
Untuk itu, pemberdayaan ekonomi perempuan harus menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kekerasan. Kemandirian ekonomi keluarga dinilai dapat memperkuat ketahanan rumah tangga sekaligus melindungi perempuan dan anak.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian desa, Kementerian PPPA juga mendorong kolaborasi program ketahanan pangan berbasis keluarga.
Selain persoalan ekonomi, Arifatul turut menyoroti perubahan pola pengasuhan anak akibat pengaruh media sosial. Ia meminta keluarga, organisasi keagamaan dan masyarakat mengambil peran lebih aktif dalam memberikan edukasi moral serta membangun lingkungan yang aman bagi anak.
Menurutnya, penguatan nilai-nilai keluarga dan pendidikan karakter di lingkungan masyarakat maupun tempat ibadah menjadi benteng penting untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif.
Arifatul juga mengingatkan bahwa keberadaan regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, belum cukup tanpa implementasi dan dukungan nyata seluruh pihak.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen pelayanan, di antaranya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Tenaga Ahli Tingkat Daerah/Masyarakat (TATDM), serta jaringan relawan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak.
Di sisi lain, ia turut menyinggung dukungan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk 2027. Total anggaran mengalami penyesuaian dari Rp132 miliar pada 2026 menjadi Rp118 miliar pada 2027.
Meski anggaran menurun, jumlah daerah penerima dipertahankan sebanyak 305 daerah. Dengan demikian, alokasi dana dibagi lebih merata, sekitar Rp300 juta per daerah, dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat mencapai Rp600 juta.
Ia pun mengingatkan pemerintah daerah agar lebih disiplin memenuhi persyaratan administrasi. Sebab, penetapan penerima anggaran dilakukan melalui evaluasi Kementerian PPPA bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Menutup dialog tersebut, Arifatul kembali menekankan pentingnya gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Menurutnya, perlindungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
“Sekuat apa pun regulasi yang kita buat, hasilnya tidak akan maksimal jika kita tidak bergerak bersama menjaga lingkungan kita,” pungkasnya.





Tinggalkan Balasan