Menteri PPPA dan Gubernur Sherly Perkuat Petani Perempuan

titiksofifi.com titiksofifi.com titiksofifi.com
Kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI bersama Gubernur Sherly Tjoanda.

Titiksofifi –  Pemberdayaan petani perempuan menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya ini diperkuat melalui sinergi bersama pemerintah pusat yang ditandai dengan kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di Kelurahan Sasa, Kota Ternate, Selasa (17/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PPPA dan Gubernur Sherly berdialog langsung dengan sejumlah kelompok tani, termasuk kelompok petani perempuan dari Desa Daru, Kabupaten Halmahera Utara. Dialog ini menjadi ruang bagi petani untuk menyampaikan potensi, capaian, sekaligus berbagai kendala yang masih dihadapi dalam mengembangkan usaha pertanian.

Menteri Arifatul mengapresiasi langkah Pemprov Maluku Utara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, ketahanan pangan harus dibangun mulai dari lingkungan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan produktif.

Ia mengajak kaum perempuan membudidayakan tanaman kebutuhan sehari-hari seperti cabai, kangkung, tomat, dan terong. Selain memenuhi kebutuhan keluarga, kegiatan tersebut juga berpotensi memberikan tambahan pendapatan apabila dikembangkan dalam skala lebih besar.

“Kalau tumbuh kesadaran dari ibu-ibu semua, paling tidak di pekarangannya menanam cabai (rica), kangkung, tomat, atau terong untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk lahan yang lebih besar, dampaknya terhadap ekonomi juga akan luar biasa,” ujarnya.

Selain ketahanan pangan, Menteri Arifatul turut mendorong penguatan ekonomi perempuan melalui akses pembiayaan usaha. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Permodalan Nasional Madani (PNM), berupa fasilitas pembiayaan tanpa agunan sebesar Rp4 juta dengan suku bunga yang telah diturunkan menjadi 8 persen.

Sementara itu, Gubernur Sherly yang memandu dialog tersebut memberikan kesempatan kepada kelompok tani untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lapangan.

Perwakilan Kelompok Tani Tanjung Selatan, Kelurahan Sasa, Ida Noho, mengungkapkan bahwa sekitar 60 kepala keluarga (KK) mengelola lahan pertanian seluas 4 hektare sejak 2008. Namun, keterbatasan fasilitas pengairan masih menjadi kendala utama.

Saat ini, petani hanya mengandalkan dua sumur bor dan satu mesin pompa. Kondisi tersebut membuat petani harus bergantian mendapatkan pasokan air. Mereka berharap pemerintah dapat membantu penambahan minimal tiga sumur bor, tangki penampungan air, mesin penyiram otomatis atau sprinkler, serta bantuan bibit dan pupuk bersubsidi.

Aspirasi serupa disampaikan Yulinda Kolotjutju dari Kelompok Tani Perempuan Desa Daru, Kecamatan Kao, Halmahera Utara. Ia menjelaskan, sebanyak 30 anggota kelompok berhasil mengolah lahan tidur seluas 2.000 meter persegi untuk ditanami cabai dan tomat.

Meski menunjukkan perkembangan positif, kelompok tersebut masih membutuhkan dukungan fasilitas sumur bor, pupuk, alat semprot, dan mulsa untuk menunjang produktivitas tanaman.

Di sisi lain, keberhasilan petani di Kelurahan Sasa menunjukkan bahwa sektor hortikultura memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Ketua Gapoktan Tumpang Sari, Haidir Ola, menyebutkan budidaya sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, kemangi, dan terong mampu menghasilkan pendapatan bersih sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta per bulan.

“Dengan pendapatan bersih kurang lebih Rp5 juta per KK, alhamdulillah anak-anak kami sebagian besar telah menyelesaikan studi di perguruan tinggi,” ungkapnya.

Merespons berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Sherly langsung menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Dinas Pertanian Maluku Utara untuk melakukan pendataan secara terperinci terhadap seluruh kebutuhan kelompok tani.

Gubernur juga menjadwalkan kunjungan langsung ke Desa Daru, Halmahera Utara, untuk menghadiri panen raya pada 19 atau 20 November 2026.

Tak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, Pemprov Malut juga menyiapkan program penguatan ekonomi keluarga pada 2027 melalui bantuan fasilitas kandang ayam bagi petani yang memiliki lahan. Program ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga sekaligus membuka peluang usaha tambahan yang berkelanjutan.

Melalui penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Gubernur Sherly berharap perempuan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi produktif di daerah.

Dengan dukungan sarana pertanian, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha, petani perempuan di Maluku Utara diharapkan semakin mandiri serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup