Wagub Sarbin Sentil Pendidikan Malut: Gratis Saja Tidak Cukup!
Titiksofifi – Kebijakan pendidikan gratis di Maluku Utara belum sepenuhnya menjawab persoalan pemerataan akses pendidikan. Pasalnya, sekitar 34.000 anak di provinsi ini masih tercatat belum mengakses pendidikan.
Kondisi tersebut menjadi sorotan serius Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada kebijakan menggratiskan biaya sekolah, tetapi harus memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan.
Penegasan itu disampaikan Sarbin saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Rabu (11/11/2026).
Menurut Sarbin, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Sebab, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu masa depan dan kemajuan Maluku Utara.
“Kalau ingin mengubah wajah Maluku Utara, maka ubahlah pendidikannya. Kalau pendidikan bagus, maka pasti bagus,” tegasnya.
Sarbin mengungkapkan, berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat sekitar 34.000 anak tidak sekolah dari total penduduk Maluku Utara yang mencapai 1,4 juta jiwa.
Ia menilai, angka tersebut bukan persoalan kecil, terlebih pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan seluruh masyarakat.
“Sudah kita gratiskan pendidikannya, tetapi masih ada yang tidak sekolah. Ini mencoreng wajah kita sesungguhnya,” ujarnya.
Selain persoalan biaya, Sarbin menilai masih terdapat sejumlah hambatan yang membuat anak-anak sulit mengakses pendidikan. Mulai dari keterbatasan infrastruktur, belum meratanya fasilitas sekolah, hingga persoalan geografis wilayah kepulauan.
Bahkan, kata dia, masih ada anak-anak yang harus menyeberang dengan mempertaruhkan keselamatan demi bisa sampai ke sekolah.
Untuk itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan pendataan ulang terhadap anak-anak yang belum mengakses pendidikan, termasuk mereka yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Sementara bagi anak-anak yang sudah bekerja, pemerintah diminta membuka akses pendidikan alternatif melalui Universitas Terbuka (UT) maupun sistem pembelajaran jarak jauh.
Sarbin juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus ditopang pembiayaan yang memadai, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pendidikan, terutama dalam penyusunan program prioritas tahun 2027. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNF) Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Any Sayekti, mengungkapkan capaian SPM Pendidikan Maluku Utara baru mencapai 49,17, masih jauh di bawah target 80.
Any menyebutkan, sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi meliputi rendahnya capaian literasi dan numerasi, belum optimalnya pembelajaran fondasi PAUD, masih adanya anak tidak sekolah, serta belum meratanya distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan.
Ia mendorong tiga langkah strategis untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan. Pertama, menjadikan kepala daerah sebagai penggerak utama peningkatan mutu pendidikan. Kedua, menggunakan rapor pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketiga, memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
Any berharap Rakorda tersebut tidak hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas, tetapi melahirkan rencana aksi konkret di setiap kabupaten dan kota, lengkap dengan program prioritas, dukungan anggaran, penanggung jawab, serta target pencapaian yang terukur.
Sarbin pun berharap forum koordinasi tersebut menjadi momentum untuk membenahi persoalan pendidikan secara menyeluruh. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama agar tidak ada lagi anak di Maluku Utara yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi, geografis, maupun fasilitas.
Baginya, keberhasilan pendidikan gratis bukan sekadar ketika biaya sekolah ditanggung pemerintah, melainkan ketika seluruh anak benar-benar bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak.





Tinggalkan Balasan