Harga Cabai Jadi Perhatian, Dinas Pangan Malut Dorong Pedagang Manfaatkan FDP Bapanas
Titiksofifi – Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara siap memfasilitasi dan mengoordinasikan pemanfaatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) bagi pedagang cabai di Maluku Utara.
Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya distribusi sehingga harga cabai di pasaran tetap terkendali.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Dheni Tjan, mengatakan pemerintah daerah siap membantu pedagang maupun dinas ketahanan pangan kabupaten yang ingin memanfaatkan program tersebut.
Hal itu disampaikan Dheni dalam Forum Pedagang Peduli Inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Kamis (29/10/2026).
“Fasilitasi distribusi pangan yang disediakan oleh Bapanas, kita siap memfasilitasi, menyampaikan, dan mengoordinasikan itu,” kata Dheni.
Ia juga mendorong pengajuan fasilitas tersebut dapat dilakukan langsung oleh dinas ketahanan pangan kabupaten kepada Bapanas maupun melalui Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara.
Menurutnya, fasilitas yang diberikan pemerintah berupa dukungan biaya transportasi distribusi pangan, bukan bantuan uang tunai yang diberikan langsung kepada pedagang.
Jika pedagang terlebih dahulu menggunakan dana pribadi untuk membayar biaya transportasi, penggantian biaya dapat dilakukan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
“Yang difasilitasi itu adalah transportasi. Jadi, mereka tidak memberikan uang. Kalau Bapak-Ibu harus membayar terlebih dahulu menggunakan uang sendiri, itu nanti diganti dengan syarat harus ada dokumentasi, administrasi, dan persyaratan lainnya,” jelasnya.
Dheni menegaskan, pemanfaatan FDP juga mensyaratkan adanya kesepakatan harga antara pihak terkait. Harga jual komoditas di Ternate maupun kabupaten tujuan harus disepakati terlebih dahulu agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.
Karena itu, ia meminta para pedagang memahami mekanisme program dan tidak ragu berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila ingin memanfaatkannya.
“Intinya, harus ada kesepakatan-kesepakatan. Yang terpenting adalah keinginan dari Bapak-Ibu pedagang untuk menggunakan fasilitas distribusi yang sudah disediakan pemerintah,” ujarnya.
Dheni mengakui, pemanfaatan FDP di Maluku Utara belum optimal. Sebagian pedagang dinilai belum terlalu familiar dengan program tersebut, sementara lainnya masih menganggap prosedur pengajuannya terlalu birokratis.
Meski demikian, pemerintah tidak akan memaksakan pedagang untuk mengikuti program tersebut. Dinas Pangan justru berharap forum yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha itu dapat meningkatkan pemahaman pedagang mengenai manfaat fasilitas distribusi pangan.
Ia menilai, dukungan terhadap biaya transportasi dapat membantu mengurangi beban distribusi komoditas, terutama cabai yang rentan mengalami kenaikan harga akibat biaya pengiriman dan kendala pasokan antardaerah.
“Harapannya, harga yang mahal ini bisa ditekan atau diantisipasi agar tidak semakin mahal,” tegas Dheni.
Ia kembali menegaskan, Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara terbuka untuk berkoordinasi dengan pedagang yang berminat memanfaatkan FDP dari Bapanas.
Melalui optimalisasi fasilitas tersebut, pemerintah berharap distribusi cabai dan komoditas pangan lainnya dapat berjalan lebih efisien, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Maluku Utara.





Tinggalkan Balasan