90 Persen Penerima SK Perempuan, Sherly Siapkan 1.400 Hektare Hutan Sosial Jadi Sumber Ekonomi Baru
Titiksofifi – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengapresiasi kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Maluku Utara sebagai lokasi pilot project perhutanan sosial inklusif seluas 1.400 hektare.
Menariknya, sekitar 90 persen penerima Surat Keputusan (SK) dalam program tersebut merupakan perempuan.
Program ini dinilai menjadi peluang strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya hutan sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Apresiasi tersebut disampaikan Sherly dalam kegiatan bertajuk “Merajut Kejayaan Rempah Maluku Utara Melalui Perhutanan Sosial Inklusif” di Pulau Tareba, Kota Ternate, Senin (26/10/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wali Kota Ternate, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara.
Sherly menjelaskan, proses administrasi untuk mematangkan program tersebut membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Dari potensi sekitar 346.000 hektare kawasan perhutanan sosial di Maluku Utara, lahan seluas 1.400 hektare yang menjadi lokasi percontohan akan dioptimalkan melalui penyusunan master plan dan pemetaan komoditas secara terencana.
Komoditas yang dikembangkan meliputi cengkeh, pala, kelapa, dan kenari. Pengelolaannya harus dirancang secara matang agar produktivitas lahan sebanding dengan biaya operasional dan mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.
“Pembibitannya per hektare itu harus optimal, sehingga nanti biaya mengelola lahan dengan hasil yang dihasilkan dan akan didampingi oleh offtaker itu bisa optimal,” kata Sherly.
Menurutnya, perhutanan sosial tidak cukup hanya memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola lahan. Program ini harus disertai perencanaan komoditas, pendampingan, dan kepastian akses pasar agar hasil hutan dapat memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
Selain mengembangkan komoditas perkebunan, Sherly juga melihat peluang ekonomi dari sektor ekowisata di Pulau Tareba.
Pulau tersebut kerap dimanfaatkan anak muda untuk berkemah dan menikmati panorama matahari terbenam. Potensi ini dinilai dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat apabila didukung fasilitas yang memadai.
Namun, Sherly mengakui masih terdapat sejumlah kebutuhan dasar yang harus dibenahi, mulai dari ketersediaan air bersih, fasilitas mandi, jaringan listrik, hingga sinyal telekomunikasi.
Ia pun menginstruksikan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan penyedia layanan agar kebutuhan infrastruktur pendukung tersebut segera ditindaklanjuti.
Bagi Sherly, pengembangan ekowisata dapat memberikan manfaat ekonomi dalam waktu relatif singkat, sembari menunggu tanaman perkebunan menghasilkan panen.
“Jika dikelola dengan baik, dalam hitungan bulan sudah bisa dinikmati duitnya,” ujarnya.
Sherly menegaskan, penetapan Maluku Utara sebagai lokasi percontohan perhutanan sosial inklusif merupakan kesempatan besar yang harus dimanfaatkan secara optimal.
Keterlibatan perempuan sebagai mayoritas penerima SK menjadi bagian penting dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian PPPA, atas kolaborasi dan kepercayaan yang diberikan kepada Maluku Utara.
Melalui pengelolaan yang terencana, perhutanan sosial diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menghidupkan kembali kejayaan rempah Maluku Utara, menciptakan peluang usaha, serta menghadirkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat, terutama perempuan di sekitar kawasan hutan.





Tinggalkan Balasan